Boleh di Sembarang Tempat

Tidak Ada Regulasi tentang Konstruksi dan Lokasi Reklame

KEDIRI- Pemkot ternyata belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pemasangan papan reklame di wilayahnya. Sehingga, siapa pun bisa mendirikan tanpa memedulikan kelayakan dan keamanan konstruksinya. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kota Kediri Agus Suhariyanto mengakui, perda 4/2001 yang dimiliki selama ini hanya mengatur pajak dan izin pendiriannya. Sedangkan, persyaratan tentang lokasi dan konstruksinya belum diatur secara detail. “Kebanyakan hanya mengatur tarif pajak reklame,” akunya kepada Radar Kediri kemarin. Inilah yang menyebabkan KPP tidak bisa menentukan konstruksi yang harus dipenuhi oleh pemasang. Bersama tim yang beranggotakan dinas tata ruang, kebersihan, dan pertamanan (DTRKP), serta dinas pekerjaan umum (DPU), mereka hanya bisa memantau. Juga, mengimbau untuk diganti jika menemukan bangunan reklame yang tidak layak. “Tapi, kalau sampai ambruk, kami akan minta pemasang bertanggung jawab,” lanjutnya. Pantauan Radar Kediri, ambruknya papan reklame kala hujan deras disertai angin kencang tak terlepas dari lokasi dan konstruksinya yang tidak layak. Yakni, hanya menggunakan bambu dan pipa gas. Bukan pipa air yang lebih tebal dan kokoh. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Perencanaan DPU Heru Swachmanto. Kata dia, konstruksi itu tidak layak digunakan karena rapuh. “Mudah ambruk dan bengkok jika tertiup angin,” katanya mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPU Hadi Wahjono.

Menurut Heru, pemasang menggunakan pipa gas dan bambu karena harganya lebih murah dibandingkan pipa air. Mereka hanya mempertimbangkan efisiensi tanpa memedulikan keselamatan warga dan keamanan bangunan di sekitarnya. Namun, sayang, dinas PU tidak bisa berbuat banyak karena tidak dilibatkan secara aktif dalam menentukan konstruksinya. “Kami hanya diajak bicara jika papan reklame sudah berdiri,” katanya. Padahal, tutur Heru, sebelum berdiri, seharusnya bangunan itu diverifikasi dulu oleh dinas PU agar kelayakannya diketahui. Atas hal ini, Kepala KPP Agus Suhariyanto berencana mengajukan revisi Perda No 4/2001. Dia akan meminta agar persyaratan khusus tentang konstruksi dimasukkan di dalamnya. “Nanti pemasang tidak bisa seenaknya,” tandasnya. Apalagi, lanjutnya, perda tersebut memang sudah layak direvisi. Sebab, usianya telah melebihi lima tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tarif pajaknya pun terlalu murah. “Kalau perda direvisi, PAD (pendapatan asli daerah) juga bisa meningkat,” tambahnya. Namun, sembari menunggu revisi perda, KPP akan menggandeng dinas PU dan DTRKP dalam mengontrol setiap pendirian papan reklame baru. Tujuannya, agar keberadaannya tidak membahayakan dan tidak merusak keindahan kota. Mereka juga akan mengecek kondisi papan-papan reklame yang telah berdiri. Baik yang permanen maupun semipermanen. Jika konstruksinya membahayakan, pemiliknya diminta mengganti. “Kami juga minta satpol PP untuk menertibkan reklame yang tidak berizin atau izinnya sudah habis,” katanya.

sumber : Radar Kediri

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: